maladimistrasi Ilustration - Pexels.com
Ilustration - Pexels.com

Menilik ke masa lampau tepatnya setahun yang lalu, tahukah kita bahwa di Indonesia pernah terjadi kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu? Kasus ini melahirkan sebuah ironi dalam ranah administrasi Indonesia. Fenomena yang pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat ini justru hadir dalam zona masyarakat yang memiliki kekayaan informasi maupun masyarakat dengan status sosial menengah ke atas.

Mengkaji PP Nomor 66 tahun 2010 yang mengatur perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terdapat kuota 20 persen khusus untuk siswa tidak mampu di seluruh sekolah negeri. Hal ini bisa jadi menjadi salah satu motif bagi individu-individu yang di luar dari kategori yang dimaksud dan berani untuk melakukan penyimpangan administrasi tersebut agar dapat masuk ke sekolah favorit yang diinginkan. Mental masyarakat yang masih tergolong lemah dapat menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan yang terjadi.

Selain kasus SKTM palsu, terdapat pula masalah pelayanan administrasi terkait dengan identitas hukum warga negara. Sejumlah 19 pengaduan masyarakat pada kantor Ombudsman tahun 2018 menunjukkan bahwa tidak adanya pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan karena ragam alasan dan motif. Secuil contoh masalah yang ada hanya mencerminkan setetes tinta hitam dalam kertas putih ranah administrasi kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada ribuan maladministrasi yang terjadi. Keberagaman isu berjalan seiring waktu yang terus berdetik. Lalu, siapa yang yang bertanggungjawab sepenuhnya akan hal ini?

Tidak salah lagi, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan Ombudsman. Eksistensi Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, turut menjadi ekspektasi besar masyarakat Indonesia agar dapat bekerja dengan baik dan penuh kontinuitas untuk terus berdedikasi. Terlebih lagi, Ombudsman telah menandatangani Nota Kesepahaman Pertukaran Informasi dan Data bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka optimalisasi upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sejak 2018 kemarin. Nota kesepahaman ini diharapkan tidak hanya menjadi “hitam di atas putih”.

Tentunya dibutuhkan aktualisasi dan kinerja yang lebih baik pasca penandatanganan kerjasama dan koordinasi tersebut sehingga tercipta lingkungan yang kolaboratif antara Ombudsman dan KPK dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terkhusus di ruang administrasi pelayanan publik Indonesia. Sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tak lupa pula untuk meningkatkan kualitas SDM yang bekerja didalam kedua lembaga tersebut sehingga terjadi konsolidasi kinerja yang baik kedepannya. Harapan besar kita terhadap kerjasama ini bahwa, jangan sampai semuanya hanya menjadi formalitas sesaat.

Beralih dari pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) antar Ombudsman dan KPK, mengenal lebih jauh tentang Ombudsman bahwa lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Sehingga dapat dikatakan, eksistensi Ombudsman memiliki legalitas dalam perundang-undangan Indonesia. Dengan tugas antara lain: menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam ranah pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas dugaan maladministrasi, hingga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara maupun lembaga pemerintahan lainnya untuk bisa saling berkoordinasi.

Sebagai lembaga yang berusaha untuk mengatasi maladministrasi di Indonesia, lantas sebagian dari kita bertanya, apa itu maladministrasi? Maladministrasi menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2008 merupakan perilaku/perbuatan penyelenggara negara dan pemerintahan yang mencakup beberapa hal seperti: melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan tersebut, kelalaian, dan pengabaian kewajiban hukum. Aktivitas buruk ini menimbulkan kerugian materil/immateril bagi masyarakat dan/atau perorangan yang bersangkutan. Dalam praktik kenegaraan kita, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada saja penyelenggara negara yang tidak melayani rakyat dengan cara yang benar sehingga rakyat menjadi korban dari proses pelayanan publik yang menyimpang.

Menyangkut masalah administrasi dan pelayanan publik, pastinya memiliki korelasi yang begitu erat dengan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik. Adapula yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan untuk Ombudsman sendiri, telah saya rangkum dan menjadi sebuah rekomendasi dan afirmasi untuk dapat diaktalisasikan bersama.

Pertama, perketat sistem rekrutmen pegawai agar menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan berdedikasi. Langkah ini menekankan akan pentingnya transparansi internal khususnya Ombudsman yang bermula dari sistem perekrutan pegawai. Tepat pada Desember 2018 kemarin, Ombudsman mendapat laporan indikasi awal bahwa ada pejabat daerah yang “bermain” dalam proses seleksi CPNS 2018. Indikasi tersebut terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Muna. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa beberapa individu yang tidak lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sayangnya diluluskan oleh pejabat daerah setempat dengan tidak bertanggung jawab.

Ini menunjukkan bahwa dimulai dari pembersihan sistem rekrutmen pegawai yang kotor dan dapat menjadi akar lahirnya maladministrasi, bisa dicegah sedini mungkin sehingga akar permasalahan ini dapat tercerabut dan melahirkan tenaga kerja yang bisa memberikan pelayanan publik yang bersih dan benar demi tujuan yang bersifat futuristik. Hal ini juga sangat sejalan jika kita harmonisasikan pada Undang-Undang No. 37 tahun 2008 Pasal 4 huruf b yang berbunyi, “Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Kedua, melakukan konsolidasi kontrol intern. Kontrol intern merupakan pengawasan yang dilakukan secara organisatoris/struktural dan bersifat mandiri yang masih termasuk dalam ruang lingkup lembaga itu sendiri. Pengawasan ini disebut juga sebagai kontrol teknik-administratif atau “built-in control”. Kontrol intern menekankan terhadap partisipasi pegawai administrasi untuk bisa saling menaruh kepercayaan satu sama lain bahwa mereka dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan lancar. Sehingga, sebelum rakyat melapor akan dugaan maladministrasi, tenaga kerja administratif dalam instansi pelayanan publik harusnya lebih dulu disaring dengan selektif sehingga kontrol preventif tersebut lahir dari instansi terkait secara mandiri. Khususnya menciptakan pengawasan yang lebih intensif terhadap otonomi daerah di Indonesia. Langkah ini pula menjadi reformasi dan penguatan elemen-elemen penting di setiap daerah untuk bisa menciptakan transparansi terhadap desentralisasi di Indonesia.

Ketiga, yaitu dengan meneguhkan kinerja Tim Resmon (Resolusi dan Monitoring) Ombudsman untuk mengatasi pengabaian rekomendasi dari pihak Ombudsman terkait potensi maladministrasi yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga dan kementerian yang bersangkutan. Salah satu contoh konkrit seperti kasus yang menyeret Kementerian Agama mengenai potensi maladministrasi terkait pengurusan haji hingga izin pengelolaan umroh. Dengan adanya Tim Resmon, Ombudsman perlu mendorong kinerja tim ini dalam memonitoring kementerian atau lembaga yang tidak patuh dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Penguatan kapasitas sangat diperlukan untuk keberlanjutan tim ini agar tidak adanya ketimpangan yang terjadi dalam proses pelaporan maladministrasi. Dengan adanya Tim Resmon, tim ini berfungsi untuk mengungkap keterbukaan kepada publik bahwa lembaga apa saja yang tidak bekerja dengan baik terkait pencegahan maladministrasi negara. Dari sinilah, timbul evaluasi antar Ombudsman dan lembaga/kementerian untuk bersama-sama memproses hasil pelaporan administrasi yang lebih efektif dan efisien.

 

Penulis: Moh. Rifli Mubarak (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)